JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito dan Auditor Utama (eselon I) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi, Sabtu (27/5).
Selain kedua pejabat itu, KPK juga menetapkan status tersangka kepada Jarot Budi Prabowo pejabat eselon 3 Kemendes serta Ali Sadli, seorang auditor BPK.
Penetapan tersangka itu adalah tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Jumat (26/5) malam.
Tindak pidana korupsi itu berupa pemberian hadiah atau janji terkait pemeriksaan laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016 untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam kasus ini opini WTP “dijual” seharga Rp 240 juta. Sugito dan Jarot sebagai pihak penyuap sedangkan Rochmadi dan Ali sebagai penerima suap.
“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dan dilakukan gelar perkara disimpulkan ada dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan keuangan Kemendes tahun 2016, dan KPK meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu.
Selain Laode, konferensi pers itu juga dihadiri oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar.
Syarif menjelaskan keempat orang tersebut diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jumat (26/5) malam di gedung BPK dan Kemendes PDTT. “Sebagai latar belakangnya, pada Maret 2017 dilakukan pemeriksaan atas laporan Kemendes PDTT untuk anggaran 2016,” tambah Syarif.
Dalam rangka memperoleh opini WTP, Sugito melakukan mendekatan ke pihak auditor BPK. “Kode uang yang disepakati ‘Perhatian’ kemudian terkait untuk WTP di Kemendes PDTT tahun 2016,” ungkap Syarif.
Total komitmen yang dijanjikan adalah Rp 240 juta. Uang Rp 200 juta sudah diberikan pada Mei awal, sedangkan pada OTT ditemukan sisa uang yaitu Rp 40 juta di kantor Rochmadi.
“Dalam proses OTT, selain diamankan uang Rp 40 juta yang diduga diserahkan ALS (Ali) dan juga ditemukan uang Rp 1,145 miliar dan 3.000 dolar AS ditemukan di brankas di ruang RS (Rochmadi). Uang ini masih KPK pelajari apakah berhubungan dengan kasus ini atau tidak, statusnya ditentukan kemudian,” tambah Syarif.
Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa suap yang diduga diberikan oleh Inspektur Jenderal Kemendes dan PDTT Sugito kepada Auditor Utama BPK Rochmadi Saptogiri untuk mengubah status laporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meyakini bahwa untuk sementara Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara tidak terlibat dalam kasus dugaan
suap ini.
Terpisah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengaku prihatin dengan keterlibatan Irjen Kemendes Sugito. “Saya sangat prihatin, karena sejak saya bertugas di kementerian ini, pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan,” ujar Eko di Jakarta, Sabtu. Bahkan sejak awal, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan BPK dan BPK. Koordinasi yang baik itu, membuat banyak peningkatan di berbagai bidang bahkan penyerapan anggaran pun naik.

Sumber/Wartawan/Penulis : Antara