SEMARANG—Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah menjelaskan pengaduan atau pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri bersifat berjenjang.
“Sistem pengaduannya berjenjang. Pertama diselesaikan di tingkat kabupaten/kota masing-masing,” kata Kepala Disdikbud Jateng Gatot Bambang Hastowo di Semarang, Selasa (6/6).
Hal tersebut diungkapkannya usai rapat persiapan PPDB online SMA dan SMK Negeri Jateng di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Semarang. Apabila tidak terselesaikan di tingkat kabupaten/kota, kata dia, laporan tersebut akan ditangani Badan Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) yang mewakili tingkat karesidenan.
“Nanti, kalau sudah di BP2MK disesuaikan dengan daerahnya. Tergantung, bisa di BP2MK Banyumas, BP2MK Surakarta, dan sebagainya. Aduannya, bisa lewat telepon, SMS, dan sebagainya,” katanya.
Namun, kata Gatot, jika ternyata permasalahan tidak bisa diselesaikan di tingkat BP2MK akan ditindak lanjuti oleh Disdikbud Jateng.
“Ya, jumlah sekolahnya kan banyak, yakni 364 SMA negeri dan 231 SMK negeri. Pengaduannya berjenjang. Kalau di tingkat BP2MK belum selesai, ya, nyampe ke provinsi. Akan kami tangani,” katanya.
Sesuai dengan jadwal, peluncuran PPDB online SMA dan SMK Negeri Jateng dilaksanakan pada Kamis, 8 Juni 2017, sementara pendaftarannya akan berlangsung selama empat hari, mulai 11-14 Juni 2017.
Sementara itu, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang menilai pola pengelolaan pengaduan dalam PPDB SMA dan SMK Negeri Jateng tidak akan berjalan secara efektif.
“Tim penanganan pengaduan dibentuk di BP2MK dan Disdik dengan sarana telepon, SMS, email, dan faksimile. Sementara BP2MK itu hanya satu di tingkat karesidenan,” kata Direktur Pattiro Semarang Widi Nugroho.
Menurut dia, masyarakat akan kesulitan karena semestinya sarana pengaduan harus bisa dimonitor laporannya setiap waktu, mengingat waktu pelaksanaan PPDB yang efektif hanya selama sembilan hari.
“Bertemu secara fisik atau melaporkan secara langsung susah karena BP2MK hanya di tingkat karesidenan, sementara untuk mengadu di masing-masing sekolah jelas kecil peluang karena sekolah itu subjek aduannya,” tegasnya.
Meski demikian, Widi mengatakan siap melayani aduan masyarakat dengan membuka Posko pengaduan penyelenggaraan PPDB, baik SD, SMP, SMA dan sederajat di Kantor Pattiro Jalan Durian IV Nomor 21 Semarang.

Sumber/Wartawan/Penulis : Antara