SOLO—Kebijakan sterilisasi parkir di jalan Kolonel Sutarto dinilai prematur. Dinas Perhubungan luput menghitung dampak sosial. Pasalnya, sterilisasi parkir juga berdampak bagi belasan pengemudi taksi yang biasa ‘mangkal’ di depan RSUD Dr. Moewardi. Pengemudi  taksi meminta di sediakan ‘secuil’ ruas jalur lambat untuk pangkalan.
Gagus (61), pengemudi taksi asal Jarten, Karanganyar itu tak menghiraukan tanda larangan parkir di depannya. Ia nekat parkir sembari menanti giliran untuk mendapatkan penumpang. Pria yang telah 13 tahun menjadi pengemudi taksi itu mengungkapkan, ada belasan taksi yang biasa ‘mangkal’ di depan RSUD Dr. Moewardi.
Menurutnya, kebijakan larangan parkir berikut sanksi gembok atas pelanggaran parkir bukan hal baru. Ia bahkan pernah diganjar sanksi parkir di kawasan itu sebanyak empat kali.
Namun demikian ia menilai kali ini Dishub lebih santun. “Ini Bukan hal baru. Bedanya dulu lebihh kejam, seperti ngapung rampok, dikejar kejar dan semua jalur ditutup asal bisa gembok,” ungkapnya
Namun demikian, ia menilai kebijakan sterilisasi parkir jalan kolonel Sutarto juga membawa dampak besar bagi para pengemudi taksi. Gagus berharap Dishub memberi ruang toleransi bagi para supir taksi. Ia meminta paling tidak ada ‘secuil’ ruang di jalur lambat
Sementara itu, meskipun rambu dan tanda larangan telah dipasang, pelanggaran parkir masih terjadi. Kantung-kantung parkir yang ditawarkan tidak menarik minat para pengguna kendaraan. Bahkan trotoar menjadi sasaran parkir.
“Dari pagi sampai siang banyak yang melanggar, sampai saya capek mengingatkan, kira-kira lebih dari sepuluh kali lah mengingatkan. Sudah saya saran ke kantong parkir, mereka nggak mau alasannya jauh,” ujar Edi (35) Linmas Kota Surakarta yang bertugas depan RSUD Dr Moewardi

Kompromi
Sementara itu, pakar transportasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Dr. Eng. Syafi’I mengatakan, regulasi yang ada memang membenarkan langkah Dishub Kota Surakarta. Sebab, Jalan Kolonel Sutarto merupakan jalur utama, sehingga tidak diperkenankan parkir di badan jalan, jalur lambat dan trotoar. “Kalau bersandar pada regulasi yang dilakukan itu tidak salah,” katanya
Namun demikian, kawasan tersebut telah berkembang sebagai kawasan ekonomi dan layanan publik. Oleh karena itu Sishub Kota Surakarta harus memberikan solusi yang tepat.

Sumber/Wartawan/Penulis : Arief Setiyanto