SRAGEN—Kisruh sengketa permintaan dokumen kontrak tujuh proyek jalan tahun 2016 yang diajukan oleh aktivis LSM Mapan Sragen, Eko Heru Santoso terhadap bupati Sragen akhirnya berakhir. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang memutuskan mengabulkan permohonan gugatan balik yang diajukan oleh bupati atas keberatan terhadap permintaan dokumen oleh Heru yang meninggal dunia belum lama ini.
“Putusan PTUN memenangkan dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh bupati Sragen terhadap permintaan berkas dokumen tujuh proyek infrastruktur tahun 2016 yang diminta oleh almarhum,”  kata Sekda Sragen, Tatag Prabawanto, Kamis (3/8).
Menurutnya, putusan yang memenangkan gugatan bupati itu diputuskan oleh sidang PTUN kemarin. Gugatan keberatan diajukan sebagai upaya untuk melawan putusan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng yang sempat memenangkan gugatan yang diajukan oleh almarhum Heru.
Namun, ia tidak menguraikan secara detail pertimbangan majelis untuk mengabulkan gugatan keberatan yang diajukan oleh bupati. Hanya saja, ia menegaskan, kemenangan gugatan itu bukan karena Heru sudah meninggal, akan tetapi memang karena pertimbangan yang menguatkan pengajuan keberatan yang disampaikan oleh bupati selaku pemohon gugatan.
Dengan dikabulkannya gugatan itu, Tatag menyampaikan, tentu membawa implikasi bahwa keterbukaan informasi dan transparansi memang tidak serta merta membuat semua pihak boleh mengakses dokumen. Akan tetapi, hal-hal atau dokumen yang berkenaan dengan kekayaan intelektual sifatnya harus dilindungi dan dipertahankan dari permintaan pihak di luar kewenangannya.
Ia juga menyampaikan kemenangan di PTUN itu juga diharapkan menjadi pembelajaran kepada semua pihak untuk tidak serta merta memaksakan permintaan dokumen jika memang tidak dalam kapasitasnya.

Sumber/Wartawan/Penulis : Wardoyo