Menurut Henry, pemberantasan korupsi dikembalikan ke penegak hukum yang juga memiliki kewenangan sama, yakni Polri dan kejaksaan.

JAKARTA—Anggota Pansus Hak Angket KPK di DPR, Henry Yosodiningrat meminta agar KPK dibekukan. Permintaannya dilandasi temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket sejauh ini.
“KPK tidak boleh berpolitik, ketika nanti, umpama ada wacana pemerintah bersama dengan DPR untuk merevisi UU, nggak usah sewot. DPR mesti mengundang instansi yang menggunakan UU itu. Sebagai pelaksana UU ya laksanakan UU yang sudah dibuat pemerintah bersama DPR,” ujar Henry.
Hal tersebut disampaikannya di Gedung DPR RI, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Soal kemungkinan rekomendasi yang akan diberikan pansus angket, Henry belum bisa berandai-andai. Ia juga berharap pemerintah mau menerima rekomendasi yang diberikan pansus angket KPK.
Termasuk apabila ada rekomendasi soal pembekuan KPK. “Gimana kita bisa meyakinkan pemerintah, publik, bahwa temuan pansus ini adalah suatu keadaan yang harus diperbaiki. Siapa pun yang dengar, mengetahui itu harus menerima.
Rekomendasi dari kita apa misalnya, merevisi (UU KPK),” kata politikus PDIP itu.
“Kalau perlu sementara stop dulu (bekukan) deh misalnya. KPK stop. Ini tidak mustahil,” imbuh Henry.
Lantas soal tindakan pemberantasan korupsi, menurut Henry, bisa dikembalikan ke penegak hukum yang juga memiliki kewenangan sama, seperti Polri dan kejaksaan. “Kembalikan dulu yang ada. Polri masih punya wewenang, jaksa masih punya wewenang. Dan mereka hanya melaksanakan sebagian dari kewenangan yang dimiliki, polisi dan penuntut umum,” tegas Henry.
Ia tak menjelaskan apakah pembekuan yang dimaksudnya berarti pembubaran KPK. Namun, Henry menyoroti kembali berbagai temuan pansus angket mengenai lembaga antirasuah itu. “Sejauh kita bisa meyakinkan semua pihak, bahwa dari temuan ini, ini harus dilakukan perbaikan. Perbaikan seperti apa? Kita harus meyakinkan bahwa ini (undang-undang) tidak bisa dipakai lagi. Atau badan sudah nggak bisa dipercaya lagi,” urainya.
“Karena kita selama ini tertipu. Selama ini misalnya, kita mengira malaikat. Kita kira ini rumah dewa, ternyata bukan. Bisa aja gitu,” tambah Henry.
Sementara, mendapat “serangan” dari politisi PDIP itu, KPK melihat ini sebagai upaya pelemahan. “Jika benar ada keinginan sejumlah pihak agar KPK berhenti bekerja, tentu itu mudah dibaca. Upaya pelemahan KPK sejauh ini terjadi berulang kali, baik melalui revisi UU KPK hingga pembubaran KPK,” ucap Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah.
KPK menyoroti upaya pelemahan tersebut bertepatan saat lembaga antirasuah ini sedang menangani kasus besar. Jika memang akan dibekukan, KPK mempertanyakan kelanjutan pengusutan perkara mega korupsi tersebut.
“Saat ini KPK sedang menangani kasus e-KTP dengan kerugian negara Rp 2,3 triliun dan kasus BLBI dengan kerugian negara lebih dari Rp 3,7 triliun. Apakah ada pihak-pihak yang ingin kasus tersebut dihentikan? Jika memang ada, tentu yang paling diuntungkan adalah para koruptor,” ujar Febri.
Febri selanjutnya ingin memperjelas apakah pernyataan Henry tersebut merupakan pernyataan perorangan, sikap fraksi, atau DPR secara institusional. Juru bicara KPK ini mengingatkan bahwa Fraksi PDIP sebelumnya justru mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi.
“Justru dari Fraksi PDIP, misalnya ketika tim KPK berdiskusi sebelumnya dengan sejumlah pengurus PDIP, ada komitmen bersama untuk memperkuat demokrasi melalui parpol dan kerja pemberantasan korupsi,” tuturnya.
Febri menegaskan, kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tidak akan berhenti. “Jangan pernah berpikir tekanan dan serangan akan membuat KPK melunak dalam menangani kasus korupsi,” pungkasnya.
Pernyataan Henry juga langsung dibantah oleh petinggi PDIP. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya sama sekali tak punya niat membekukan KPK. “Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang dipersiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi,” jelasnya.
Hasto hanya ingin KPK dibenahi internalnya. Proses hukum suatu korupsi diinginkan Hasto berjalan secara transparan. “Atas dasar hal tersebut PDIP menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal, termasuk mendorong akuntabilitas dalam keseluruhan proses hukum pemberantasan korupsi agar sesuai dengan standard operating procedure yang ada,” jelas Hasto.

Sumber/Wartawan/Penulis : Detik