Tim lima sudah berupaya sowan ke Sinuhun. Tapi Sinuhum tetap tidak menandatangani surat kuasa.

BALAIKOTA—Pembahasan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta oleh Pemerintah Pusat akan kembalikan digelar, Rabu (13/9). Rapat ini diharapkan menjadi rapat terakhir dan segera terbentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) sebagai badan pengelola keraton. Namun pihak keraton mengaku hingga kemarin belum mengantongi tanda tangan Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi
Dalam rapat yang digelar di Kantor Wakil Pertimbangan Presiden (Watimpres) Jakarta tersebut perwakilan keraton berangkat tanpa restu Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi. “Sampai hari ini, tim lima sudah berupaya sowan ke Sinuhun. Tapi Sinuhum tetap tidak menandatangani surat kuasa untuk pengelolaan keraton ke pemerintah,” ujar salah Adik PB XIII, GPH Suryo Wicaksono kepada wartawan, Selasa (12/9).
Tim kecil dibentuk saat rapat koordinasi terakhir di Balaikota Surakarta, Kamis (7/9). Saat itu Tim Kecil langsung bergerak menemui Sinuhun untuk meminta tanda tangan surat kuasa pengelolaan keraton. Tim itu terdiri dari GKR Alit, KGPHPA Tedjowulan, GPH Puger, GPH Dipokusumo, dan GPH Suryo Wicaksono. Namun kemudian tim ini memberikan mandat ke GKR Wandasari Koes Moertiyah dan GPH Dipokusumo untuk menemui Sinuhun namun sampai kemarin belum ada kata sepakat dari Sinuhun. “Namun kita tetap berangkat koordinasi di Kantor Watimpres untuk membahas lanjutan UPT keraton,”!imbuhnya.
Lanjut dia, tanda tangan Maha Menteri Panembaham Agung Tedjowulan tetap dianggap sah untuk mengambil tindakan dalam masalah ini. Bahkan putra putri dalem sudah sepakat dan menyetujui, jadi tidak masalah. “Jadi surat kuasa itu tetap sah kendati ditandatangani Gusti Tedjowulan. Namun komunikasi dengan Sinuhun terus kita lakukan,” sambungnya.
Terpisah, Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo berharap, Paku Buwono XIII segera menyetujui pengelolaan Keraton Surakarta ke Pemerintah melalui pembentukan. Sebelumnya, jatuh tempo pembentukan UPT tentang pengelolaan Keraton Surakarta pada Kamis (7/9/2017) di Balaikota Surakarta tak membuahkan hasil.
“Harusnya pertemuan kemarin itu selesai. Karena sudah batas akhir, lha kok masih molor lagi. Ya, harapannya semoga besok (hari ini, red) tidak molor lagi,” ujarnya di Joglo Pucangsawit usai menjamu kedatangan Tim Penilai Lomba PKK tingkat provinsi, Selasa (12/9).

Kembali ke Mendagri
Rudy menegaskan, pembentukan UPT bukan dalam rangka menguasai aset dari Keraton Surakarta. “UPT dibuat bukan untuk menguasai aset kraton, itu tidak benar. UPT ini sebagai wadah agar kraton mendapat anggaran yang bisa digunakan untuk renovasi dan pengembangan. Wong bagaimanapun Keraton itu bagaimanapun salah satu destinasi wisata Solo,” tuturnya
Rudy menambahkan, sedianya rapat di kantor watimpres akan dihadiri Wakil Walikota Surakarta Achmad Purnomo, dan perwakilan dari pihak keraton di antaranya GKR Alit, KGPHPA Tedjowulan, GPH Puger, GPH Dipokusumo serta GPH Soeryo Wicaksono. Namun jika rapat kembali tak membuahkan putusan tentang pembentukan UPT pengelolaan Keraton Surakarta, maka akan dikembalikan ke Mendagri. “Di SK Mendagri itu sebenarnya sudah jelas, tanpa izin bisa saja. Tapi kan kita nguwongke,” katanya
Rudy mengungkapkan sebenarnya dari 35 putra-putri Sinuhun PB XII sebanyak 33 orang sudah setuju pembentukan UPT. Namun demikian Rudy menegaskan pihaknya tidak akan mengurusi urusan internal keluarga keraton.


Sumber/Wartawan/Penulis : Ari Welianto | Arief Setiyanto