Mahkamah Agung tidak akan memberikan bantuan hukum kepada hakim maupun aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang diduga melakukan tindak pidana

Hatta Ali
Ketua MA

JAKARTA—Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sering menyasar ke aparat pengadilan, membuat keprihatinan tersendiri. Karena itulah, Mahkamah Agung (MA) tidak akan segan-segan memberhentikan ketua pengadilan yang terbukti tidak membina bawahannya. Apalagi sampai ada kasus korupsi yang menjerat bawahannya.
“Mahkamah Agung akan memberhentikan pimpinan Mahkamah Agung atau pimpinan badan peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung bila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan,” ujar Ketua MA Hatta Ali dalam maklumat yang dibacakan Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah di gedung MA, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).
Tak hanya itu, MA juga menjamin tidak akan memberikan bantuan hukum kepada hakim maupun aparat peradilan lain yang terkena masalah korupsi, apalagi sampai OTT KPK. Bantuan hukum tidak akan diberikan bila kasus yang bersangkutan sudah sampai proses pengadilan.
“Selain itu, Mahkamah Agung tidak akan memberikan bantuan hukum kepada hakim maupun aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang diduga melakukan tindak pidana dan diproses di pengadilan,” tegasnya.
Isi maklumat tersebut diamini oleh juru bicara MA Suhadi. Menurutnya, tak hanya kepala pengadilan yang akan dicopot bila ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Di Perma 8/2016, bila Ketua MA berbuat salah pun diatur mekanismenya.
“Perma 8/2016 ditegaskan, atasan langsung berkewajiban membina dan mengawasi bawahannya. Jadi, kalau atasan tidak melaakukan pembinaan terhadap bawahan, atasan yang terkena sanksi. Ketua MA yang berbuat salah pun sudah ada mekanismenya di Perma 8/2016,” ucap Suhadi.

Sumber/Wartawan/Penulis : Detik