KARANGANYAR—Dua terdakwa dugaan kasus penganiayaan dan tindak kekerasan pelaksanaan The Great Camp (TGC) Diksar Mapala UII, Angga Septiawan dan M Wahyudi menangis saat membacakan sendiri pembelaannya (pledoi) di sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar, Kamis (14/9).
Mengenakan peci dan baju koko, keduanya menyesal dan mengakui minta maaf atas insiden kekerasan yang berujung tewasnya tiga mahasiswa itu.
Air mata kedua terdakwa menetes saat membacakan nota keberatan di hadapan sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Mujiono. Dalam pledoinya, terdakwa Wahyudi mengakui sebenarnya dirinya tidak ada niat sedikit pun untuk menganiaya atau menghilangkan nyawa Syait Asyam, M Fadli, dan Nur Padmi Listyadi yang menjadi peserta diksar.
Namun ia juga mengaku salah karena melanggar standar operasional prosedur (SOP) diksar dengan telah melakukan kekerasan fisik hingga menyebabkan ketiga yuniornya meninggal dunia. “Saya mohon maaf karena tidak bisa menjaga ketiga adik saya ini. Saya akui saya salah karena langgar SOP. Permohonan maaf ini saja mungkin tidak cukup. Tapi yang jelas tidak ada niat sedikit pun untuk menyakiti adik-adik saya,” katanya sembari sesenggukan.
Wahyudi mengaku sangat terpukul dengan kejadian ini. Menurutnya, akibat kejadian ini, kedua orang tuanya terkena dampaknya. Ia akan menjadikan kasus tersebut pembelajaran baginya dan ia meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim.
Pengakuan senada juga terlontar dari mulut terdakwa kedua, Angga Septiawan saat membacakan keberatannya. Angga meminta maaf terhadap keluarga korban dan mengakui kesalahannya telah melanggar SOP yang ditentukan. “Ketiganya adalah adik-adik saya. Saya juga kehilangan. Saya tidak ada niat sedikit pun untuk menghilangkan nyawa mereka. Sekali lagi, saya mohon maaf kepada keluarga korban. Atas kesalahan saya ini, saya mohon majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memberikan keringanan hukuman bagi saya,” katanya.
Sementara itu, tim kuasa hukum kedua terdakwa, Achiel Suyanto mengatakan bahwa ada ketidaksinkronan antara surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dengan tuntutan. Dalam surat dakwaan, JPU mendakwa kedua terdakwa dengan pasal 170 ayat 1 ke-3 juncto pasal 351 juncto pasal 55 KUHP. Namun dalam tuntutannya, JPU hanya menguraikan pasal 351 ayat 1 dan tidak menguraikan pasal 170 ayat 1 ke-3. “Dengan kondisi ini, maka ada ketidaksinkronan antara surat dakwaan dan tuntutan JPU. Jika didakwa melanggar pasal 170, maka harus dijelaskan secara keseluruhan,” tegas Achiel.
Tim kuasa hukum juga menyoroti tingginya tuntutan terhadap kedua kliennya selama delapan tahun penjara. Menurutnya, tuntutan dalam pasal 351 ayat 1 adalah tujuh tahun. Ia menilai, JPU memasukkan unsur subjektif dalam menentukan tuntutan.
Sementara, menanggapi pledoi tim kuasa hukum kedua terdakwa tersebut, JPU Tony Wibisono enggan memberikan keterangan lebih lanjut. “Soal pledoi kuasa hukum terdakwa, nanti akan kami sampaikan dalam sidang selanjutnya dengan agenda replik jaksa penuntut umum atas pledoi kuasa hukum terdakwa. Semua akan kami tuangkan dalam replik,” jelasnya.

Sumber/Wartawan/Penulis : Wardoyo