Jika proyek senilai Rp 2,95 miliar itu memang akan diteruskan, maka harus dilakukan lelang baru.

SRAGEN—Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Sragen dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menolak dianggap kecolongan atas temuan rekanan pemenang lelang proyek pembangunan kantor Kecamatan Plupuh yang ternyata diketahui masuk daftar hitam (blacklist).
Kepala LPBJ Sragen, Tedi Rosanto melalui Kasubag Pengadaan Barang Jasa, Albert Pramono Susanto mengatakan, sebelum menetapkan sebagai pemenang, proses verifikasi berkas dan dokumen lelang terhadap PT Akriana Indo sebenarnya sudah dilakukan. Saat dicek ke daftar hitam rekanan, menurutnya, nama PT Akriana tidak muncul di daftar blacklist.
Lantas sebelum pembuatan kontrak, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga sudah mengecek kembali dan tidak ada nama PT Akriana Indo di daftar hitam. Baru setelah surat perjanjian kontrak (SPK) diterbitkan, muncul aduan bahwa PT Akriana Indo itu sama dengan PT Akrindo yang ternyata telah di-blacklist oleh pihak Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Karena namanya beda. Kami enggak tahu kalau itu satu perusahaan yang sama. Ketahuannya karena ternyata pakai NPWP yang sama. Jadi tidak kecolongan karena kita sudah lakukan proses verifikasi dan saat kita cek di daftar hitam nama PT Akrindo tidak muncul,” ungkapnya, Kamis (14/9).
Albert menjelaskan, atas temuan itu, saat ini masih dilakukan penelusuran untuk memastikan apakah PT Akriana identik dengan PT Akrindo yang sudah di-blacklist. Terkait nasib proyek senilai Rp 2,95 miliar itu jika memang akan diteruskan maka harus dilakukan lelang baru, lantaran lelang sebelumnya hanya ada dua rekanan dan yang satunya gugur.
Senada, Kepala Disperkim Sragen, Zubaidi melalui Kabid Cipta Karya, Sugeng Himawan mengatakan, karena sudah di-blacklist dan memalsukan dokumen, kontrak PT Akriana Indo sudah dibatalkan demi hukum. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat untuk menerbitkan blacklist terhadap PT Akriana.
“Semua di luar nalar kami. Ternyata ada perubahan akta, PT Akriana dan Akrindo itu memang menggunakan NPWP yang sama. Ini kita sudah siapkan dokumen untuk lelang baru. Perhitungan kami dengan lelang cepat nanti masih nyandak dikerjakan sampai akhir 2017,” tukasnya. Ditambahkannya, temuan blacklist itu diketahui dari surat DPP Perkumpulan Pemantau Anggaran Pembangunan (P2AP) Jakarta pada 27 Agustus lalu.
Terpisah, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati meminta agar proyek sebisa mungkin tetap dikerjakan tahun 2017. Jika memang tidak ada pemenang lain, ia berharap secepatnya dilelang ulang. “Kalau tidak dibangun, ada Silpa Rp 3 miliar, itu bisa mempengaruhi LKJIP kita. Padahal kantor wis bacut dibrukne, kan mesakne,” tandasnya.

Sumber/Wartawan/Penulis : Wardoyo