32 persen orang yang
terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) berasal
dari kepala daerah
dan legislatif

 

JAKARTA—Ada fenomena cukup menarik, di mana proses demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berbanding lurus dengan transaksi uang haram. Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono menyebut transaksi uang haram mengalami peningkatan menjelang Pilkada.
Giri pun menyebut bahwa unsur yang paling kerap terjerat adalah eksekutif dan legislatif di daerah.
“Merem aja dapat kita, apalagi menjelang Pilkada serentak, pemilihan legislatif dan lain-lain. Logistik 2019, Pemilu lagi 2018, fase-fase logistik. Bisa jadi KPK panen,” kata Giri, Jumat (15/9).
Saat menyampaikan hal itu dalam diskusi ‘Integritas Partai Politik’ , Giri menyebut secara khusus bahwa nilai korupsi anggaran terkait Pilkada ini cukup signifikan. Menurutnya, hal itu disebut dengan korupsi penganggaran yang nilainya cukup besar.
“Korupsi penganggaran itu lumayan besar, tapi presentasi sebelum anggaran diketuk sudah ada proses korupsi,” bebernya.
Selain itu, Giri menyampaikan data yang dimiliki KPK. Menurutnya, 32 persen orang yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) berasal dari kepala daerah dan legislatif, sedangkan 25 persen lainnya dari pihak swasta.
“Kondisi ini, tentu saja harus kita perbaiki. Sebab kalau tidak, dijamin 32 persen itu akan bertambah terus dan OTT selalu akan menghasilkan lebih banyak tangkapan,” ucap Giri.
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa waktu ini, KPK berhasil menangkap tangan beberapa pejabat dan kepala daerah karena kasus korupsi. Kasus yang terbaru adalah pejabat DPRD Banjarmasin. Terkait dengan hal itu, Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengaku sangat terpukul dan menganggap kejadian-kejadian seperti ini sebagai musibah bangsa.
“Innalillahi wa inna ilaihi raaji’un. Saya kira saudara-saudara kita memang harus gencar meluruskan kembali apa orientasi kita itu berbangsa bernegara,” kata Zulkifli mengungkapkan keprihatinannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/9).
Menurut Zulkifli, pejabat daerah harus diluruskan pemikirannya saat menjabat. Jabatan, kata Zulkifli, bukan semata-mata untuk memperkaya diri. Pejabat DPR atau menjadi bupati, menurut Bang Zul, sapaan akrabnya, bukanlah jalan untuk mencari kaya, bukan jalan mencari proyek, dan bukan jalan untuk mencari harta.
“Sesuai dengan sumpahnya, orang menjadi bupati itu kan taat pada konstitusi, taat pada peraturan. Artinya, tugasnya cuma satu, melayani rakyat dan melayani negara sesuai dengan UU,” pesan
Zulkifli.
Meski demikian, Zulkifli turut menyoroti soal syarat dan peraturan seseorang sebelum menjadi pejabat negara ataupun anggota Dewan. Kocek mahal yang harus dikeluarkan untuk menjadi orang penting di negeri ini, menurut Zulkifli, ikut menjadi pemicu budaya korupsi.
“Anda bayangkan, gaji menteri Rp 19 juta, saya ini mantan menteri (Kehutanan), (gaji) DPR lumayan tinggi, puluhan juta DPR tinggi sekali. (Gaji) Bupati Rp 6 juta sedangkan mau jadi bupati biayanya mahal sekali. Belum iklan, belum pasang spanduk, belum hadiah, belum Sembako, belum sarung, belum transport,”
tutur dia.
“Nah, kalau ini tak diatur, saya kira bagaimanapun korupsi tidak bisa hilang. Bagaimana lingkungannya begitu, caranya begitu, UU-nya juga begitu, tarung bebas,” imbuh Zulkifli.
Beberapa hari lalu KPK menyetujui usulan Komisi III DPR terkait pemeriksaan calon kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah. Dalam hal itu, KPK tidak akan memeriksa seseorang yang menjadi calon kepala daerah menjelang Pilkada, sepanjang kasusnya belum masuk ke tahap penyidikan.
Hal itu disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9). Saat itu, Agus menjawab pernyataan anggota Komisi III Aziz Syamsuddin.
“Mengenai yang disampaikan Pak Aziz Syamsudin, setelah ditetapkan sebagai calon, sepanjang belum memasuki projusticia kami tak akan melakukan hal-hal yang mengurangi marwah yang bersangkutan. Kecuali kalau OTT Pak,” ujar Agus.
Namun Agus menambahkan, hal itu tak bisa diberlakukan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Aziz awalnya mengatakan ada nota kesepahaman antara Komisi III dengan KPK saat Taufiqurrahman Ruqi menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua KPK.

Sumber/Wartawan/Penulis : Detik